Kepabeanan Kini Dipimpin Jenderal Militer: Strategi Baru Perangi Penyelundupan dan Perkuat Pertahanan Ekonomi.

Jakarta, MataCamera.id - Sektor kepabeanan Indonesia kembali memasuki babak baru dengan pelantikan Letnan Jenderal TNI AD (Purn.) Djaka Budhi Utama sebagai Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Langkah ini menjadi sinyal kuat dari pemerintah bahwa peran pengawasan dan penegakan hukum di pintu gerbang ekonomi negara harus diperkuat dengan sosok berani dan teruji di medan disiplin serta koordinasi lintas wilayah.

Beberapa hari sebelum pelantikan, Djaka menerima arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Momen ini bukan sekadar seremoni biasa, melainkan indikasi tegas bahwa penanganan Bea dan Cukai harus dilakukan dengan pendekatan yang lebih ketat dan strategis.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemilihan sosok berlatar belakang militer sebagai Dirjen Bea dan Cukai bukan tanpa alasan. "Bea Cukai butuh sosok yang memang harus berani. Kita paham bahwa banyak pelanggaran besar masuk lewat jalur ini, seperti penyelundupan barang ilegal yang merugikan negara," tegas Prasetyo kepada wartawan Jumat lalu.

Fakta tersebut membuka tabir betapa kompleks dan rawannya sektor ini dari berbagai bentuk kecurangan dan praktik gelap yang merusak stabilitas ekonomi dan keamanan nasional. Keberanian, disiplin, serta kemampuan koordinasi lintas instansi dan wilayah adalah kunci utama yang diharapkan dari Djaka.

Menurut Prasetyo, tantangan utama adalah pengawasan jalur masuk Bea dan Cukai yang tersebar di seluruh nusantara, mulai dari pelabuhan, bandara, hingga pos perbatasan darat. Dengan latar belakang militer yang akrab dengan sistem komando dan pengendalian, Djaka dianggap mampu memimpin operasi bersama berbagai instansi untuk memperketat pengawasan sekaligus memberantas praktik penyelundupan dan pelanggaran.

"Kita butuh pendekatan kolektif, bukan kerja sendiri-sendiri. Ini pekerjaan berat yang harus dikeroyok bersama-sama," tambah Prasetyo.

Sejarah membuktikan bukan kali ini saja pejabat militer mengisi pucuk pimpinan Bea dan Cukai. Djaka adalah penerus dua jenderal TNI yang pernah dipercaya memimpin institusi ini, yakni Wahono (1981-1983) dan Brigjen Drs. Hardjono (1986-1988). Penunjukan mereka juga dilatarbelakangi kebutuhan menegakkan pengawasan ketat di masa rawan penyalahgunaan.

Kini, Djaka yang sudah resmi mundur dari dinas aktif TNI, membawa harapan besar untuk mengembalikan integritas dan efektivitas Bea dan Cukai sebagai benteng utama pengamanan ekonomi Indonesia. Di tengah tantangan globalisasi dan perdagangan yang kian dinamis, kehadiran seorang jenderal militer di lembaga ini diharapkan menjadi ujung tombak dalam melawan penyelundupan dan penyelewengan yang selama ini merugikan negara.

Langkah ini sekaligus menegaskan komitmen pemerintah bahwa penguatan sektor penerimaan negara bukan hanya soal administrasi, tapi juga soal pengamanan strategis yang harus ditangani dengan disiplin dan keberanian ala militer. Djaka Budhi Utama, dengan pengalaman dan integritasnya, menjadi wajah baru yang siap membawa Bea dan Cukai Indonesia menuju era pengawasan yang lebih tangguh dan profesional.