Dampak Kehadiran PT Harita Group di Kepulauan Obi Disorot: Diduga Timbulkan Konflik dan Abaikan Kepentingan Warga Sekitar Tambang
Hal-Sel / Obi Kawasi / MataCamera.Id - Kehadiran korporasi besar seharusnya menjadi angin segar bagi masyarakat di sekitarnya, terutama dalam hal peningkatan kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur. Namun, hal sebaliknya justru disuarakan oleh salah seorang tokoh muda asal Pulau Obi, Muhammad Qudri. Ia menyoroti kehadiran PT Harita Group yang beroperasi di wilayah Kepulauan Obi, Kabupaten Halmahera Selatan, yang diduga tidak membawa dampak positif signifikan bagi masyarakat lingkar tambang, bahkan kini memicu konflik besar.
Menurut Qudri, kehadiran perusahaan raksasa tersebut telah menimbulkan keresahan yang mendalam di tengah masyarakat. Ia menuding bahwa konflik yang kini memanas di wilayah Obi bukan semata soal kepentingan ekonomi sempit, melainkan akibat adanya permainan kepentingan elit yang tidak melibatkan masyarakat secara adil dalam pengelolaan sumber daya alam. Rabu, 16/05/2025.
“Perusahaan seperti Harita Group seharusnya menjadi mitra pembangunan bagi masyarakat. Namun yang terjadi justru sebaliknya. CSR yang seharusnya menjadi bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, tidak dijalankan dengan transparan dan tepat sasaran,” ujar Qudri dengan nada kecewa, saat ditemui awak media di Labuha.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa masyarakat di lingkar tambang, terutama di beberapa desa yang terdampak langsung seperti Kawasi, Soligi, dan sekitarnya merasa semakin tersisih. Mereka tidak mendapatkan akses yang layak terhadap program-program CSR, baik dalam bentuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, maupun pendidikan dan kesehatan yang seharusnya menjadi kewajiban perusahaan.
“Banyak program CSR yang tidak pernah dirasakan masyarakat. Bahkan kami menduga bahwa pelaksanaan CSR hanya formalitas untuk laporan di atas kertas, sementara realisasinya nol besar di lapangan,” tambah Qudri.
Situasi ini diperparah dengan munculnya dugaan adanya permainan di tingkat elit perusahaan maupun pejabat tertentu yang lebih mengedepankan kepentingan pribadi dibandingkan kepentingan rakyat. Qudri menilai, perusahaan seolah menjalin hubungan yang eksklusif hanya dengan segelintir tokoh atau kelompok yang dianggap bisa menjaga kelangsungan operasional perusahaan, tanpa memperhatikan suara mayoritas warga lingkar tambang.
“Ada kelompok-kelompok tertentu yang diakomodasi oleh perusahaan, padahal mereka bukan representasi masyarakat Obi secara menyeluruh. Ini jelas menciptakan ketimpangan dan kecemburuan sosial yang sangat berbahaya,” kata Qudri.
Konflik ini menurutnya bukan hanya akan mengancam kelangsungan hidup masyarakat lokal, tetapi juga stabilitas investasi perusahaan itu sendiri dalam jangka panjang. Ia mendorong agar pemerintah daerah maupun pusat segera turun tangan untuk memediasi persoalan ini sebelum konflik melebar dan tak terkendali.
“Kami tidak anti terhadap investasi, tapi kami menolak praktik-praktik yang menyengsarakan rakyat. Harus ada keterlibatan penuh masyarakat dalam setiap kebijakan yang berdampak langsung terhadap mereka. Jangan jadikan rakyat hanya penonton di tanahnya sendiri,” tegasnya.
Sebagai langkah awal penyelesaian, Qudri mendesak agar PT Harita Group membuka secara transparan laporan pelaksanaan CSR dan melibatkan perwakilan masyarakat secara langsung dalam penyusunan program tersebut. Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk membentuk tim independen yang dapat mengaudit seluruh kegiatan sosial perusahaan di Obi.
Di sisi lain, hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Harita Group belum memberikan tanggapan resmi terkait tudingan tersebut. Beberapa aktivis dan tokoh masyarakat setempat dikabarkan telah menggalang dukungan untuk menyampaikan aspirasi mereka secara terbuka kepada pemerintah daerah.
Situasi ini menjadi pengingat bahwa kehadiran korporasi besar, terlebih yang bergerak di sektor pertambangan, harus selalu beriringan dengan prinsip keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan. Jika tidak, konflik horizontal maupun vertikal tidak dapat dihindarkan, dan ujungnya hanya akan merugikan semua pihak.
Kepulauan Obi, yang kaya akan potensi sumber daya alam, tidak boleh menjadi korban dari permainan kepentingan segelintir elit. Masyarakat berhak menikmati hasil dari tanah mereka sendiri, dengan cara yang bermartabat dan berkeadilan.
Redaksi HAL-SEL
