MATACAMERA.ID,Jakarta — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan pagu anggaran untuk rencana kerja tahun 2025 sebesar Rp4,78 triliun. Anggaran ini dipaparkan oleh Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat terkait Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Tahun 2025 yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (9/9/2024).
Tomsi Tohir menyampaikan bahwa penetapan anggaran tersebut telah disetujui berdasarkan surat keputusan bersama dengan Menteri Keuangan (Menkeu). Menurutnya, dana sebesar Rp4,78 triliun akan dialokasikan untuk sejumlah program utama yang mencakup peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan desa, tata kelola kependudukan, serta pembinaan politik dan pemerintahan umum. "Kami berharap anggaran ini dapat memberikan dampak positif dan nyata bagi masyarakat," ujar Tomsi.
Rincian sumber pendanaan untuk anggaran ini berasal dari berbagai pos, antara lain pendapatan negara atau rupiah murni sebesar Rp3,21 triliun, pinjaman luar negeri sebesar Rp1,51 triliun, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp48,35 miliar. Tomsi menambahkan bahwa anggaran ini disusun untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan yang efektif serta mendukung pencapaian target pembangunan nasional.
Selain itu, Kemendagri juga menyoroti arah kebijakan mereka untuk tahun 2025. Fokus kebijakan tersebut antara lain adalah pemantapan demokrasi, stabilitas politik dalam negeri, penegakan hukum, serta ketenteraman dan ketertiban umum (trantibumlinmas). Kemendagri juga akan memperkuat desentralisasi dan otonomi daerah serta mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pengelolaan keuangan daerah.
Tomsi mengungkapkan, pihaknya juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas aparatur pemerintahan, melaksanakan reformasi birokrasi, serta memanfaatkan strategi kebijakan yang tepat guna. Digitalisasi dalam pemerintahan daerah akan diperkuat guna meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan kepada masyarakat. "Kami terus mendukung pemerintah untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik, responsif, dan dekat dengan rakyat," jelas Tomsi.
Rapat tersebut dihadiri oleh pimpinan dan anggota Komisi II DPR RI serta sejumlah pejabat terkait lainnya, termasuk perwakilan dari Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), dan Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Kehadiran para pemangku kepentingan ini mencerminkan dukungan penuh terhadap rencana kerja dan anggaran yang telah disusun oleh Kemendagri.(AZ)
Editor:Andi S
