MATACAMERA.ID , Jakarta – Polri menegaskan komitmennya untuk bertindak transparan dan tegas dalam menangani kasus pelanggaran disiplin personel yang terjadi pada event Djakarta Warehouse Project (DWP). Brigjen Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, S.I.K., Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Divhumas Polri, menyatakan bahwa Divisi Propam langsung mengambil langkah cepat sejak laporan diterima. Hal ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Mabes Polri, Jakarta, hari ini (25/12).
“Proses pemeriksaan dilakukan secara mendalam dan profesional. Polri berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini dengan transparansi yang melibatkan pengawasan internal dan eksternal,” ujar Brigjen Pol. Trunoyudo. Ia juga memastikan bahwa Polri akan memberikan informasi yang akurat kepada publik agar kepercayaan terhadap institusi tetap terjaga.
Irjen Pol. Abdul Karim, S.I.K., M.Si., Kepala Divisi Propam Polri, menjelaskan bahwa penyelidikan telah menemukan fakta penting terkait kasus ini. Dari hasil penyelidikan ilmiah, diketahui bahwa terdapat 45 korban dalam kasus ini, semuanya adalah warga negara Malaysia. Selain itu, barang bukti senilai 2,5 miliar rupiah berhasil diamankan, yang terdiri dari uang tunai dan dokumen penting.
“Dua laporan resmi telah diterima dari warga negara Malaysia yang menjadi korban. Kami menjamin kerahasiaan identitas pelapor untuk melindungi keamanan dan privasi mereka,” tegas Irjen Pol. Abdul Karim. Ia menambahkan bahwa seluruh proses penyelidikan akan dikelola langsung oleh Divpropam untuk memastikan penanganan berjalan cepat dan tepat.
Sidang kode etik terhadap personel yang terlibat direncanakan akan dilaksanakan minggu depan. Langkah ini menunjukkan keseriusan Polri dalam menegakkan aturan internal tanpa kompromi. Selain itu, Polri melibatkan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) sebagai pengawas eksternal untuk menjamin akuntabilitas dalam proses penyelidikan dan penindakan.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan pelanggaran serius yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Dengan keterbukaan informasi dan langkah tegas yang diambil, Polri berharap dapat menjaga kepercayaan masyarakat. “Kami tidak akan mentolerir pelanggaran dalam bentuk apa pun. Ini adalah bagian dari upaya kami untuk memperbaiki institusi agar lebih profesional dan dipercaya publik,” tutup Brigjen Pol. Trunoyudo.[AZ]
