Hal Sel, MataCamera.id - Rapat evaluasi pemerintahan Desa Pasir Putih, Kecamatan Obi Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, yang seharusnya menjadi forum diskusi konstruktif berubah menjadi ajang kericuhan. Seorang guru Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN) Pasir Putih, Mariyono La Ambo, diduga menjadi provokator utama dalam insiden ini, memicu kemarahan warga yang menilai tindakannya tidak mencerminkan sikap seorang pendidik.

Dugaan keterlibatan Mariyono semakin kuat setelah beredarnya video berdurasi sekitar dua menit yang memperlihatkan dirinya aktif menghasut warga. Dalam rekaman tersebut, ia terlihat lebih banyak memprovokasi ketimbang menenangkan situasi, yang justru memperkeruh suasana.

“Kami kecewa berat. Seorang guru harusnya jadi teladan, bukan bertindak seperti preman,” ujar seorang warga yang enggan disebutkan namanya.

Pemicunya: Salah Koordinasi atau Sengaja Diperkeruh?

Kericuhan bermula saat pemerintah desa mengirim surat kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menggelar rapat evaluasi realisasi kegiatan pemerintahan desa tahun anggaran 2024. Rapat ini sejatinya hanya diperuntukkan bagi pemerintah desa dan BPD.

Namun, tanpa koordinasi lebih lanjut, anggota BPD Mohdar La Ani justru mengumumkan rapat tersebut sebagai forum terbuka bagi masyarakat. Akibatnya, banyak warga datang ke kantor desa dengan ekspektasi bisa ikut serta dalam diskusi.

Ketegangan meningkat ketika pemerintah desa mempertanyakan keputusan sepihak BPD yang memicu kesalahpahaman. Kepala desa berusaha menjelaskan bahwa pertemuan awal hanya untuk pemerintah desa dan BPD, sementara rapat lanjutan bagi warga akan dijadwalkan kemudian.

Di tengah situasi yang mulai memanas, Mariyono La Ambo diduga semakin memperkeruh keadaan dengan pernyataan-pernyataannya yang membakar emosi warga. Akibat provokasi tersebut, suasana pun berujung pada kericuhan.

Desakan Sanksi: Pendidik atau Provokator?

Insiden ini memunculkan pertanyaan besar mengenai tanggung jawab Kepala MIN Pasir Putih terhadap keterlibatan Mariyono. Hingga saat ini, belum ada pernyataan resmi dari pihak madrasah terkait langkah yang akan diambil terhadap guru tersebut.

Sementara itu, sebagian warga mendesak Kantor Kementerian Agama (Kandepag) Seksi Pendidikan Islam untuk segera mengambil tindakan tegas. Mereka menilai, seorang pendidik yang terlibat dalam aksi provokasi tak pantas berada di lingkungan pendidikan.

Hingga berita ini diturunkan, pemerintah desa dan BPD masih bungkam terkait langkah penyelesaian insiden ini. Warga berharap kejadian serupa tidak terulang, dan pemerintah desa dapat lebih tegas dalam menjaga ketertiban serta kondusivitas wilayah.