MATACAMERA.ID , Jakarta, – Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Keuangan telah merancang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025 dengan semangat keberlanjutan dan optimisme. Di tengah masa transisi pemerintahan, APBN ini dirancang untuk tetap memperhatikan dinamika global dan nasional yang terus berkembang. Meskipun ada tantangan yang dihadapi, pemerintah tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan fiskal untuk menjaga stabilitas ekonomi.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Thomas Djiwandono, menyatakan bahwa APBN 2025 merupakan gambaran dari masa transisi pemerintahan yang baik dan terarah. Hal ini diungkapkannya dalam acara Media Gathering yang digelar di Anyer, Serang Banten, Rabu (25/9). "APBN 2025 bukan sekadar angka, tapi juga mencerminkan proses transisi yang menjaga prinsip fiscal prudence," ujar Thomas.
Dalam APBN 2025, pemerintah menetapkan defisit fiskal sebesar 2,53 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk tetap menjaga kesehatan anggaran di tengah perubahan pemerintahan. Wamenkeu menekankan pentingnya mempertahankan keseimbangan fiskal agar APBN dapat berperan optimal dalam mendukung perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045, pemerintah telah merumuskan sejumlah program prioritas. Di antaranya adalah program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, terutama anak-anak. Selain itu, pemerintah juga akan meningkatkan kualitas pendidikan melalui renovasi sekolah-sekolah dan pengembangan sekolah unggulan, serta memperluas akses terhadap layanan kesehatan gratis.
Program-program tersebut diharapkan dapat mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. "APBN 2025 akan menjadi instrumen negara yang penting untuk menghadapi tantangan masa depan dan mendorong terwujudnya Indonesia maju," tambah Thomas. Program ketahanan pangan dan pengentasan kemiskinan juga menjadi fokus utama untuk mendukung kesejahteraan masyarakat luas.
Menurut Thomas, langkah-langkah ini diambil untuk memastikan bahwa APBN tidak hanya berfungsi sebagai alat pengelolaan anggaran, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan. Pemerintah ingin memastikan bahwa setiap program prioritas yang dijalankan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan taraf hidup masyarakat.
APBN 2025 diharapkan menjadi fondasi yang kokoh untuk membangun masa depan Indonesia yang lebih cerah. Melalui program-program unggulan dan pengelolaan anggaran yang hati-hati, pemerintah optimis dapat mencapai target-target pembangunan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.[AZ]
