Hal Sel, MataCamera.Id - Masyarakat Desa Yaba, Kecamatan Bacan Barat Utara, kembali dibuat geram setelah mengetahui bahwa PT. Indonesia Mas Mulia (IMM) masih beroperasi secara diam-diam. Padahal, perusahaan tersebut telah dinyatakan berhenti beroperasi sejak 20 Januari 2025.

Informasi ini mencuat di tengah perjuangan masyarakat membebaskan lima warga yang saat ini ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Halmahera Selatan. Ketika perhatian masyarakat teralihkan pada proses hukum tersebut, PT. IMM justru kembali menjalankan aktivitasnya tanpa pemberitahuan resmi.

Janji yang Tak Ditepati

PT. IMM telah beroperasi di Desa Yaba selama tiga tahun dengan kesepakatan awal memberikan insentif bulanan kepada masyarakat. Namun, janji tersebut belum ditepati, sehingga masyarakat melakukan pemboikotan. Perusahaan akhirnya berjanji akan membayar insentif selama satu tahun, yang ditandai dengan dikembalikannya alat berat ke lokasi tambang.

Kesepakatan ini dibuat dalam pertemuan di kantor Camat Bacan Barat Utara pada 25 Januari 2025. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Dandim 1509/Labuha beserta jajarannya, petinggi PT. IMM Sarka Elajou, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dua petinggi DPC Partai Gerindra, serta puluhan warga Desa Yaba. Namun, masyarakat merasa dikhianati karena perjanjian itu ternyata tidak ditepati.

Pertemuan pada 25 Januari 2025 dihadiri oleh Dandim 1509/Labuha beserta jajarannya, petinggi PT. IMM Sarka Elajou, perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), dua petinggi DPC Partai Gerindra

Masyarakat Marah, Pemerintah Diam?

Kemarahan masyarakat semakin memuncak setelah mengetahui bahwa PT. IMM telah kembali melakukan eksploitasi tambang tanpa persetujuan warga. Beberapa perangkat desa yang meninjau lokasi bersama aparat keamanan menemukan bahwa perusahaan masih aktif beroperasi.

Situasi ini menimbulkan pertanyaan besar: Siapa aktor di balik kembalinya operasi tambang ini? Apakah ada permainan politik atau kepentingan tertentu yang membuat perjanjian ini dilanggar?

Masyarakat menilai bahwa tindakan PT. IMM yang melanjutkan operasi tanpa kepastian pembayaran insentif merupakan bentuk penghinaan terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Mereka juga mempertanyakan sikap pemerintah pusat dan daerah yang seolah menutup mata terhadap masalah ini.

Dengan situasi yang semakin memanas, masyarakat Desa Yaba berencana untuk kembali melakukan aksi protes dan menuntut transparansi dari pihak perusahaan serta pemerintah. Mereka berharap ada tindakan tegas agar hak-hak masyarakat tidak terus-menerus diabaikan.

(Liputan oleh Jurnal Halsel)