Obi, MataCamera.Id - Sejumlah warga Desa Manatahan, Kecamatan Obi Barat, Kabupaten Halmahera Selatan, mengeluhkan minimnya pembangunan di desa mereka selama satu periode kepemimpinan Kepala Desa (Kades) Mardan La Munja. Warga yang enggan disebutkan namanya menyatakan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) diduga tidak transparan, sehingga belum terlihat hasil nyata dalam bentuk pembangunan infrastruktur.
Warga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran desa sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28F, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, serta UU Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 82 dan 86 tentang Desa. Mereka menyesalkan kurangnya keterbukaan dari pemerintah desa terkait penggunaan anggaran.
“Selama satu periode kepemimpinan Kades Mardan La Munja, tidak ada pembangunan yang terlihat, baik itu saluran drainase desa maupun infrastruktur lainnya. Padahal, dana desa sudah cair, tetapi hingga kini desa kami masih belum mengalami perubahan yang berarti,” ungkap salah seorang warga.
Menurut warga, ketiadaan pembangunan ini menimbulkan kecurigaan bahwa dana desa tidak digunakan sebagaimana mestinya. Mereka meminta agar kepala desa lebih transparan dalam mengelola dana desa dan segera merealisasikan pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
“Belum ada pembangunan yang bisa kami lihat hasilnya, sementara dana desa sudah turun. Hal ini bisa berpotensi merugikan negara karena ada kemungkinan terjadi penyalahgunaan anggaran oleh pemerintah desa,” tambahnya.
Warga juga menyoroti lemahnya pengawasan dari Pemerintah Kecamatan Obi Barat, para kepala seksi (kasi), pendamping desa, serta Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yang dinilai lalai dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.
*/Redaksi
