Kontroversi Surpres Capim KPK, DPR Akan Bahas di Badan Musyawarah

MATACAMERA.ID , Jakarta - Kontroversi seputar surat presiden (surpres) mengenai calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Kor...


MATACAMERA.ID , Jakarta - Kontroversi seputar surat presiden (surpres) mengenai calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dikirimkan oleh mantan Presiden Joko Widodo memicu perhatian dan kekhawatiran dari kalangan legislatif. Anggota Komisi III DPR RI, Sarifuddin Sudding, menyatakan bahwa surpres dari Jokowi rentan menimbulkan masalah karena dikeluarkan pada masa transisi kepemimpinan, saat Presiden Prabowo Subianto sudah menjabat. Menurutnya, ada celah untuk mempertanyakan keabsahan surpres ini secara hukum.

Sudding menjelaskan bahwa DPR akan membahas persoalan ini dalam rapat Badan Musyawarah yang melibatkan pimpinan lembaga terkait. Langkah ini diambil guna memastikan keputusan yang diambil sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. “Memang ada ruang dipermasalahkan ketika menggunakan surpres Presiden Jokowi,” kata Sudding kepada wartawan, Ahad, 10 November 2024.

Koordinator Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, juga menyuarakan kritik terhadap pansel capim KPK yang dibentuk Jokowi. Menurutnya, dengan telah berakhirnya masa jabatan Jokowi, pembentukan pansel ini dianggap tidak sah. Ia mengungkapkan bahwa pansel sah hanya apabila dibentuk oleh Presiden Prabowo, bukan presiden yang telah selesai menjabat. Berdasarkan pandangan tersebut, Boyamin mengajukan gugatan uji materi Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Dalam gugatan yang diajukan MAKI pada 5 November, Boyamin meminta MK untuk memperjelas aturan bahwa pembentukan pansel KPK hanya dapat dilakukan satu kali oleh presiden yang sedang menjabat untuk periode lima tahun ke depan. Hal ini, katanya, bertujuan agar tidak ada tumpang tindih kekuasaan dalam menentukan calon pimpinan KPK yang bisa berdampak pada stabilitas lembaga penegak hukum tersebut. Gugatan ini juga berlandaskan pada Putusan MK Nomor 112/PUU-XX/2022 yang mengatur tentang kejelasan wewenang pembentukan pansel.

Sementara itu, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa ia memilih untuk menunda proses verifikasi nama-nama calon pimpinan KPK yang diajukan oleh Jokowi sampai pemerintahan baru terbentuk sepenuhnya. Keputusan ini diambil dengan alasan menunggu pengumuman kabinet oleh Presiden Prabowo, guna memastikan bahwa semua proses berjalan dengan transparan dan sesuai aturan. Langkah ini dianggap sebagai upaya untuk menghindari potensi permasalahan hukum di kemudian hari.

Pakar hukum tata negara, Herdiansyah Hamzah, menilai langkah yang diambil Jokowi berpotensi menjadi masalah hukum. Menurutnya, jika daftar capim KPK hasil seleksi Jokowi tetap dipaksakan oleh Prabowo dengan alasan keterbatasan waktu, legitimasi capim tersebut akan rentan digugat. Ia berpendapat bahwa capim KPK hasil seleksi Jokowi mudah dijadikan celah oleh tersangka korupsi untuk menggugat keabsahan pimpinan KPK nantinya.

Herdiansyah menambahkan bahwa keabsahan proses pemilihan ini tidak boleh dianggap sepele. Ia menyarankan agar Presiden Prabowo segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti situasi ini, misalnya dengan mengajukan surpres baru atau membentuk pansel capim KPK yang baru. Dengan demikian, legitimasi lembaga antikorupsi itu tetap kuat dan tidak terganggu oleh persoalan legalitas.

Kontroversi seputar surpres capim KPK ini dinilai sebagai ujian besar bagi pemerintahan baru dalam menangani persoalan hukum yang sensitif. DPR dan pihak eksekutif diharapkan segera menemukan solusi yang tepat agar proses pemilihan pimpinan KPK dapat berjalan lancar, sah, dan dapat diterima oleh semua pihak demi menjaga kredibilitas pemberantasan korupsi di Indonesia.[AZ]

Editor:Bahri 

COMMENTS

MITRA NUSANTARA

Konfirmasi Kepada Kami apabila anda berkepentingan. langsung hubungi.


Name

Abal-abal,2,Aceh Tamiang,2,Adat,1,Add,1,Ahok,1,Anak,2,Anarkis,1,Anggai,1,APMS,2,Argumen,1,Artikel,1,Asia Berduka,1,ASN,1,Aspirasi,1,Bacan Barat,1,Bahlil Lahadalia,1,Bakti Sosial,1,Barbie Hsu,1,BBM,1,BBM Subsidi,1,BBU,12,Benny Laos,1,Berbagi,1,Berita,186,Berita Investigasi,1,Berita Daerah,17,Berita Ekonomi,1,Berita KPK,1,Berita Pemerintahan,1,Berita Sosial,2,Berita TNI/POLRI,1,Bhayangkari Polres Metro,1,Bibinoi,3,block2/Travel,1,Bola,2,BPD,2,BUMN,2,Bupati,2,Business,1,Calon,2,Cango,1,Ciawi,1,CPO,1,CSR,1,Daerah,1,Dana BOS,1,Dana Desa,2,Demokrasi,1,dengan Harapan,1,Desa,2,Dewan Pers,2,Dibawa Umur,1,Dibiarkan,1,Diduga,1,Dinas,1,Dipertanyakan,1,Disepakati,1,Disiplin,1,Disorot Warga,1,Ditjen Hubdat,1,Ditjen Perhubungan,1,DPP PWSI,1,DPRD,1,DPRK,1,Dugaan,1,Dunia Menyambut,1,Edukasi Politik,2,Ekonomi,7,Erick Thohir,1,Fakta,1,Gadgets,1,Gadungan,1,Gane Luar,1,Gane Timur,1,Ganti Rugi,1,Gebe,1,Gencatan,1,Guberbur,1,Gubernur,1,Gunakan,1,Guru,1,Guru Besar,1,HAL-SEL,14,Halsel,22,Harita,2,Hasto,1,Headline,274,Headline Berita Nasional,1,Headline Pemerintah,1,Headline.,1,Headling,1,Hiburan,2,Hoaks,1,Hukum,24,Hutan,1,IACN,1,iklan,1,Ilagal,1,Ilegal,5,Indomut,1,Indonesia,1,Info publik,4,Instruksi,1,Integritas,1,Internasional,1,International,1,Investigasi,2,Israel-Hamas,1,Istana,1,Iswa,2,Jabar,1,Jakarta,1,JakBar,1,Jana,1,JNPTJ,1,Jurnalis,2,Jurnalis.,1,Kades,8,Kantor Desa,1,Kapolres Metro,1,Kapolri,1,Kariwijaya,1,Kawal,1,Kawasi,2,Kayu,2,Kebakaran,1,Kecelakaan,2,Kehilangan Taring,1,Kemendagri,1,Kemendes,1,Kemenhumkam,2,Kemenkeu,2,Kendaraan,1,Kendari,1,Kepala Daerah,1,Kepala Desa,1,Kepemimpinan,1,Kepsek,1,Kerja Jurnalis,1,Ketahanan,1,Keuangan,1,Kinerja,1,Klarifikasi,1,Konflik,2,konflikHeadline,1,Korupsi,3,Korupsi dana bos,1,KPK,1,Kriminal,6,Kunjungi,1,Kusubibi,2,Lahan,1,Lampung,3,Langkat,1,Lapas kelas II A Tangerang,1,Lapas Kelas II A Tanggerang,1,Lapas Tangerang,1,Lapas Tanggerang,1,Larangan ASN,1,legenda,1,Lifestyle,1,Lingkungan,2,Liputan Halmahera Selatan,1,Listrik,1,Listrik Gratis,1,Loging,2,LSM Kane,1,Malut,5,mancanegara,1,Mantan,2,Masjid,1,Masyarakat,4,MataCamera,13,MataCamera.com,1,MataCamera.comHeadline,1,MataCamera.Id,1,Maut,1,meaning,1,Menggema,1,Meninggal Dunia,1,Menkumham,4,Mudik,1,Narkoba,1,Nasional,17,Negara,1,News,2,Nikel,1,NTT,1,Obi,7,Obi Timur,1,Oknum,2,Olahraga,22,Opini,1,Opini Publik,1,Organisai.Headline,1,Organisasi,1,Pangan,1,Pariwisata,1,Parlemen,1,Pasimbaos,1,Pasir Putih,3,PBPHH,1,PCNU,1,PDIP,1,Pelantikan,1,Pemangkasan,1,Pembangunan,1,Pemberitaan,1,pemecatan,1,Pemerintah,22,Pemerintah Daerah,1,Pemerintah Desa,1,Pemerintah HAL-SEL,1,Pemerintahan,2,Pemilihan,1,Pendidikan,11,Penggemar,1,Pengrusakan,1,Penipu,1,Penyidik,1,Penyimpangan,1,Peristiwa,5,Perjanjian,1,perkebunan,1,Pers,1,Pertambangan,2,Perumahan,1,Perusahaan,2,Pilihan,9,Pilihan Editor,6,PLN Abai,1,PNS,1,Polda,2,Polda Sumut,1,Polemik,1,Polisi,4,Politik,13,Polres,3,Polres Halsel,1,Polri,3,PPPK,2,Pramono Anung,1,Prestasi,1,Proses,1,Provokator,1,PT Anugrah Sekumur,1,PT Inhutani,1,pt-intim,1,PT.IMM,2,publik,33,Pusat,1,PutusanMK,1,PWI,2,Raden Intan,1,Reputasi,1,Reviews,1,Ridwan Kamil,1,Risal,1,Rutan Palangkaraya,1,Saha Buamona,1,Sayoang,1,SD,1,SDN 26,1,Sebagai Tindakan,1,Sebut Aksi,1,Seksual,2,Selingku,1,Selingkuh,1,Senjata,1,sentosa,1,Sherly Tjoanda,1,Sianiada,1,sosial,1,Story,2,Sugandi,1,Sugandi Ali,1,Sumut,1,SWI,1,Tagar #,1,Tahanan,1,Taliabo,2,Tambang,3,Tanggamus,1,Tanggerang,1,Terorganisir,1,Timnas,1,Timur,1,Tinjau Renovasi,1,TNI,1,TNI-POLRI,18,TNI/POLRI,2,Toin,1,Tranparansi Anggaran,1,Travel,1,Truk,1,Tuduhan,1,UIN,1,UKW,1,Vera,2,Visibilitas,1,Waka Polres,1,Warga Sosepe,2,Warga Tawa,1,Warganet,1,Waria,1,Wartawan,2,Wawancara,2,Yaba,12,YAPERMA,1,
ltr
item
Mata Camera: Kontroversi Surpres Capim KPK, DPR Akan Bahas di Badan Musyawarah
Kontroversi Surpres Capim KPK, DPR Akan Bahas di Badan Musyawarah
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhBqab1RObSr8fkMex6GGIuSPX5mm01DcYT2boJ8DHBOBsznV9KfUdgcXNtmaXYVZ67qT2c8ayLetsRNvRgwatZjgJZGpMkrlQ3CkPpz3SCFTtvrIClnNpqOP3vBwup6-245SS4u0LZ6QkcnbdzOXU8vu6xKF3IwAH_ARGSPXXXtsjBVDFp6oUOqX8xNFY
https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhBqab1RObSr8fkMex6GGIuSPX5mm01DcYT2boJ8DHBOBsznV9KfUdgcXNtmaXYVZ67qT2c8ayLetsRNvRgwatZjgJZGpMkrlQ3CkPpz3SCFTtvrIClnNpqOP3vBwup6-245SS4u0LZ6QkcnbdzOXU8vu6xKF3IwAH_ARGSPXXXtsjBVDFp6oUOqX8xNFY=s72-c
Mata Camera
https://www.matacamera.id/2024/11/kontroversi-surpres-capim-kpk-dpr-akan.html
https://www.matacamera.id/
https://www.matacamera.id/
https://www.matacamera.id/2024/11/kontroversi-surpres-capim-kpk-dpr-akan.html
true
475539930675385153
UTF-8
Loaded All Posts Not found any posts VIEW ALL Readmore Reply Cancel reply Delete By Home PAGES POSTS View All RECOMMENDED FOR YOU LABEL ARCHIVE SEARCH ALL POSTS Not found any post match with your request Back Home Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat January February March April May June July August September October November December Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec just now 1 minute ago $$1$$ minutes ago 1 hour ago $$1$$ hours ago Yesterday $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago more than 5 weeks ago Followers Follow THIS PREMIUM CONTENT IS LOCKED STEP 1: Share to a social network STEP 2: Click the link on your social network Copy All Code Select All Code All codes were copied to your clipboard Can not copy the codes / texts, please press [CTRL]+[C] (or CMD+C with Mac) to copy Table of Content