MATACAMERA.id- Wacana pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR) di Kalimantan Barat semakin menguat, terutama di wilayah timur yang m...
MATACAMERA.id-Wacana pemekaran Provinsi Kapuas Raya (PKR) di Kalimantan Barat semakin menguat, terutama di wilayah timur yang mencakup lima kabupaten: Sintang, Sanggau, Sekadau, Kapuas Hulu, dan Melawi. Masyarakat di daerah ini telah lama menantikan realisasi provinsi baru tersebut, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.
Gagasan pembentukan PKR pertama kali muncul pada tahun 2006 atas inisiatif Bupati Sintang, didukung oleh Gubernur dan DPRD Kalimantan Barat saat itu. Pada tahun 2008, rencana ini mendapat dorongan politik dari Komisi II DPR RI. Namun, persyaratan administratif, seperti rekomendasi dari Gubernur, masih menjadi kendala utama dalam proses pemekaran ini.
Kabupaten Sintang telah mengajukan diri sebagai calon ibu kota Provinsi Kapuas Raya, dengan pertimbangan posisinya yang strategis di tengah wilayah timur Kalimantan Barat. Pemerintah daerah dan masyarakat di lima kabupaten tersebut sepakat bahwa pemekaran wilayah dapat meningkatkan aksesibilitas, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan mengurangi ketimpangan antarwilayah.
Saat ini, Kalimantan Barat memiliki luas wilayah sekitar 147.307 km² dengan jumlah penduduk sekitar 5,4 juta jiwa. Tingkat kepadatan penduduk tergolong rendah, yaitu 31 jiwa/km², dengan konsentrasi penduduk lebih banyak di daerah pesisir. Daerah pedalaman yang kurang berkembang membutuhkan perhatian lebih dalam pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik.
Pemekaran Provinsi Kapuas Raya diharapkan mampu mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah timur Kalimantan Barat. Dengan luasnya wilayah dan beragam potensi sumber daya, keberadaan provinsi baru ini dianggap dapat memberikan solusi atas berbagai tantangan pembangunan yang dihadapi selama ini. Masyarakat kini menanti langkah konkret dari pemerintah pusat untuk merealisasikan impian mereka.
Semoga anggota DPR RI dan DPD Dapil Kalimantan Barat 2025 khususnya komisi 2 ini,bisa menjadi perwakilan yg benar benar membawa aspirasi ini menjadi kenyataan ,warga khususnya dari bagian timur pulau Borneo Sangat berharap otonomi baru di daerah ini,(MUL)
COMMENTS