Simbol Negara Terlupakan, Ka. UPT Dishub Sumut di Binjai Diduga Abai Total: Warga Desak Dicopot!
Binjai, matacamera.id – Laporan tim mata camera mengungkap fakta miris dari Kantor Unit Pelayanan Terpadu (UPT) Pembantu Dinas Perhubungan Provinsi Sumatera Utara di Jalan Tengku Amir Hamzah No. 2, Kota Binjai. Kantor yang seharusnya menjadi pusat layanan transportasi untuk wilayah Binjai, Langkat, dan Deli Serdang ini justru menampilkan potret suram ketidakpedulian seorang pejabat terhadap tugas dan tanggung jawabnya.
Yang paling mencolok, bendera merah putih yang menjadi simbol kedaulatan negara dibiarkan dalam kondisi rusak, lusuh, dan memudar. Kondisi ini menandakan lemahnya rasa hormat terhadap lambang negara—sebuah hal yang tak bisa dianggap remeh.
Akhmad Zulfikar, SH, tokoh masyarakat dan pemerhati aset serta kinerja pemerintahan, menyebut bahwa pembiaran ini adalah bentuk nyata ketidakcakapan dan ketidakpedulian dari Kepala UPT yang saat ini menjabat.
“Sudah dua tahun lebih menjabat, tidak ada jejak prestasi ataupun perhatian terhadap lingkungan kerja. Kalau sekadar duduk di kursi dan menerima gaji, rakyat juga bisa. Harusnya segera dicopot!” tegasnya kepada matacamera.id.
Selain simbol negara yang terbengkalai, tim kami juga menemukan petugas keamanan yang harus bertugas tanpa pos jaga, bahkan kedinginan ketika hujan turun karena tidak ada tempat berteduh yang layak. Ini bukan hanya soal fasilitas, tapi menyangkut kesehatan, keselamatan, dan martabat pekerja.
“Pertanyaannya: di mana kepedulian pimpinan terhadap bawahannya? Adakah kebijakan, atau sekadar niat baik?” lanjut Zulfikar.
Masyarakat setempat menyatakan bahwa kondisi tersebut sudah berlangsung cukup lama dan tidak ada upaya perbaikan. Beberapa bahkan menuding bahwa Kepala UPT tersebut hanya menjadikan jabatan sebagai formalitas, tanpa semangat pelayanan publik yang nyata.
Tim matacamera.id juga tidak menemukan papan informasi atau dokumentasi kegiatan yang mencerminkan dinamika kerja yang sehat. Sebaliknya, kantor tampak sepi, kusam, dan seperti bangunan yang ditinggalkan tanpa kepemimpinan.
Desakan kepada Gubernur Sumatera Utara dan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Sumut semakin menguat. Warga meminta pencopotan segera Kepala UPT Dishub Binjai sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap reformasi birokrasi dan pelayanan publik yang lebih manusiawi.
“Kalau dibiarkan terus, kantor ini akan jadi simbol mati dari pelayanan yang ikut mati. Ini bukan soal kecil. Ini soal wajah pemerintah di mata rakyat,” pungkas Zulfikar.
matacamera.id akan terus mengawal isu ini dan menyampaikan fakta-fakta lapangan secara jernih dan tajam. Pemerintah tak boleh tinggal diam.